NAKES TERPADU

Dasar Hukum :

  • 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  • 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  • 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  • 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  • 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
  • 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
  • 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
  • 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Elektromedis
  • 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  • 10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
  • 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut
  • 12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan
  • 13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis
  • 14.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis
  • 15.Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyeelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha

Persyaratan :

  • 1. Scan ijazah asli
  • 2. Scan STR asli, STR Salinan untuk Dokter
  • 3. Scan asli surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
  • 4. Scan asli surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
  • 5. Scan asli surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik
  • 6. Scan asli Sertifikat Laik Sehat
  • 7. Scan Kartu NPWP
  • 8. Scan KTP
  • 9. Scan Pas foto baru dan berwarna dengan ukuran 4x6 cm
  • 10.Scan Bukti vaksinasi covid 19
  • 11.Scan Kartu KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur :

  • 1. Pemohon membuat akun melalui Link web sicantik.go.id
  • 2. Admin Dinas PM & PTSP mengapprove akun pemohon
  • 3. Pemohon mendapatkan notifikasi user dan password melalui alamat email yang didaftarkan di akun
  • 4. Pemohon mengajukan permohonan SIP Online melalui link web sicantik.go.id Dengan cara mengisi data profil dan upload scan persyaratan secara online Dan atau mengajukan berkas permohonan dalam bentuk hardcopy fotocopy persyarat ke Dinas MP & PTSP
  • 5. Dinas PM&PTSP memulai tahapan ke 1 s/d 3 yaitu “memverifikasi berkas dan menerima berkas”, dan selanjutnya melimpahkan kewenangan untuk proses permohonan kepada admin Dinas Kesehatan untuk melakukan “entri surat rekomendasi teknis” pada tahapan ke 4
  • 6. Petugas admin Dinas Kesehatan memproses entri surat rekomendasi teknis pada aplikas sicantik.go.id dan selanjutnya rekomendasi akan diverifikasi oleh kasi perizinan nakes, Kabid SDMK dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kadinkes untuk menerbitkan rekomendasi digital signature secara online/TTE
  • 7. Proses Rekomendasi Dinas Kesehatan selesai sampai dengan Penerbitan Rekomendasi Dinas Kesehatan pada tahapan ke 9 “Download File Surat Rekomendasi Teknis”
  • 8. Proses dilanjutkan pada tahapan 10 yaitu “entri data” sampai dengan tahapan 19 “cetak tanda terima izin” merupakan kewenangan dari Dinas PM & PTSPSetelah proses SIP selesai, admin Dinas MP&PTSP akan memberitahukan kepada pemohon bahwa SIP sudah terbit dan bisa diambil
  • 9. Pemohon mengambil SIP di Dinas PM & PTSP

Jangka Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja, jika persyaratan lengkap dan benar serta pemeriksaan lapangan memenuhi syarat

Biaya / Tarif : Tidak Dipungut Biaya

Produk Layanan : Surat Rekomendasi Izin Praktek Nakes

Penanganan Pengaduan : Tim Perijinan